FLORES GENUINE – Selama ini Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) dikenal sebagai lumbung pangan (beras) utama di Nusa Tenggara Timur (NTT). Demikian pula Kecamatan Komodo adalah pusat destinasi pariwisata super premium. Namun, sungguh ironis, jumlah penduduk miskin paling banyak justru terdapat di kedua wilayah ini.
Pemerintah Manggarai Barat dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD tahun anggaran 2025 menyebutkan, jumlah penduduk miskin terbanyak di Kabupaten Manggarai Barat terdapat di kedua wilayah tersebut. Pemerintah menyatakan, jika merujuk pada struktur perekonomian di Kecamatan Lembor dan Kecamatan Komodo yang didominasi oleh petani dan nelayan maka disimpulkan bahwa rendahnya produktivitas dan minimnya difersivikasi produk pertanian menjadi penyebab tingginya angka kemiskinan.
Pemerintah juga menilai tingginya angka kemiskinan disebabkan pula oleh banyaknya petani yang menggarap sawah milik orang lain dengan system bagi hasil atau system kontrak tanah. Dimana kebanyakan petaninya adalah buruh tani, bukan pemilik sawah. Selain itu, kemiskinan juga tidak hanya jumlah dan persentase penduduk miskin, namun ada dimensi lain yang perlu diperhatikan yakni kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. Keduanya dapat diukur dengan indeks kedalaman dan indeks keparahan kemiskinan.
Pemerintah mengkalim bahwa ambang batas garis kemiskinan pada tahun 2023 meningkat sebesar 9,3 persen menjadi Rp.444.474/kapita/bulan dari sebelumnya Rp.405.746 pada tahun 2022. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat minimum pendapatan yang harus dipenuhi untuk hidup layak di Kabupaten Manggarai Barat semakin meningkat sejak tahun 2019 hingga 2023.
Data yang dibentangkan pemerintah ini, mendapat sorotan sejumlah anggota DPRD Manggarai Barat. Ketua Fraksi Harapan Baru, DPRD Manggarai Barat, Inocentius Peni meminta pemerintah agar melakukan kajian secara lebih mendalam, lebih tepat membedah persoalan ini secara serius. Pasalnya, mayoritas masyarakat Lembor adalah petani, baik pangan, hortikultura maupun perkebunan.
“ Ketika sentuhan pembangunan kepada petani masih minim, begitulah hasilnya. Predikat Kecamatan Lembor sebagai lumbung pangan, ternyata tidak berbanding lurus dengan peningkatan angka kemiskinan. Asumsi bahwa pembangunan infrastruktur yang dijadikan sebagai prioritas pembangunan ternyata belum berkontribusi maksimal dalam peningkatan kesejahteraan,” tandas politisi dari Partai PAN ini.
Berarti, menurut dia, ada yang perlu dievaluasi oleh pemerintah daerah untuk kemudian merumuskan strategi dan menyiapkan program yang berdampak langsung pada pengurangan angka kemiskinan. Demikian halnya di Kecamatan Komodo.
Menurut dia, Kecamatan Komodo mestinya menjadi wilayah yang paling merasakan nikmatnya kue pembangunan karena wilayah ini adalah pusat destinasi pariwisata super prioritas. Namun, dengan data kemiskinan yang besar di wilayah kecamatan ini, menunjukan bahwa pengaruh pariwisata yang mendunia ini justru tidak memberi pengaruh yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.
“ Masalahnya di mana? Pemerintah harus serius membedah persoalan ini. Jangan sampai kita disilaukan oleh banyaknya hotel, restaurant, rumah-rumah yang bagus dan manusia-manusia yang super keren dan kemewahan yang tampak dalam kota. Bisa jadi itu semua bukan penduduk Manggarai Barat, tetapi penduduk dari luar yang berusaha dan hidup di wilayah ini.” Ungkapnya.
Untuk mengurai benang kusut kemiskinan ini, ia mengusulkan kepada pemerintah agar mendata dan membedah persoalan kemiskinan ini secara lebih serius untuk mendeteksi akar masalahnya. Apakah kesalahan terletak pada strategi dan program pembangunan pertanian dan kepariwisataan sehingga belum mampu menghapus kedua kecamatan itu dari daftar kecamatan termiskin di Manggarai Barat.
Melalui pisau analisis yang kuat dan tajam serta rumusan strategi yang tepat maka pemerintah dapat memaksimalkan seluruh potensi pertanian, kelautan dan perikanan serta pariwisata bagi kepentingan pembangunan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini. [red/fgc]
