FLORESGENUINE.com- Pariwisata sebagai industri yang rentan terhadap krisis memerlukan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan reputasi dan citra yang baik. Untuk itu diperlukan tata kelola komunikasi yang efektif.
Berkaitan dengan upaya memperkuat manajemen krisis kepariwisataan, Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bersama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) menggelar Forum Komunikasi Krisis Parekraf Daerah (Forkomda) pada Kamis (20/6/2024) di Rooftop Lantai 4 Kantor BPOLBF.
Forkomda dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman mengenai manajemen krisis pariwisata di daerah agar mampu menghadirkan pariwisata dan ekonomi kreatif yang tangguh dan berkelanjutan.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno dalam sambutan yang disiarkan secara daring mengatakan, tata kelola komunikasi yang efektif sangat dibutuhkan dalam mempertahankan reputasi atau citra dalam industri pariwisata.
Untuk itu, manajemen komunikasi krisis merupakan upaya terpadu, komprehensif dan berkelanjutan yang dapat membantu kita sekaligus mengurangi dampak negatif ketika terjadi krisis kepariwisataan. Selain itu, dapat mengambil keputusan dalam menyikapi krisis yang akan terjadi.
Sementara itu, Sekretaris Kemenparekraf, Ni Wayan Giri Adnyani mengatakan bahwa komunikasi memegang peranan penting dalam pengelolaan destinasi, terutama dalam menyebarkan informasi yang akurat dan tepat. Menurut dia, komunikasi yang efektif adalah salah satu sumber daya terpenting dalam mengelola destinasi.
Komunikasi harus dilakukan dalam semua tahapan krisis, baik sebelum krisis terjadi, pada saat krisis dan sesudah krisis berlangsung. Pasalnya, melalui komunikasi krisis yang efektif, kita dapat memahami risiko yang kita hadapi dengan memberikan informasi yang lebih lengkap, akurat, tepat dan cepat serta dapat meredam peredaran misinformasi yang mungkin dapat memperburuk kondisi krisis.
Dia berharap, Forkomda dapat membantu pemangku kepentingan dalam memahami tugas komunikasi krisis untuk meminimalisir dampak dari pemberitaan negatif bagi industri pariwisata.
” Kemenparekraf berharap ada koordinasi yang lebih komprehensif agar tercipta satu narasi dari pusat dan daerah dalam menghadapi isu terkait parekraf yang dapat dipublikasikan melalui saluran komunikasi masing-masing,” ujarnya.
Sedangkan Plt. Direktur Utama BPOLBF, Fransiskus Xaverius Teguh menyatakan bahwa komunikasi krisis kepariwisataan merupakan hal yang harus dikelola bersama guna memberi edukasi kepada public. Dia berharap forum ini dapat menjadi pilot project untuk diterapkan di 10 kabupaten koordinatif BPOLBF.
“Komunikasi krisis adalah hal yang perlu kita kelola bersama. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Lintas stakeholder dengan perannya masing-masing perlu memberi edukasi positif kepada publik melaui narasi-narasi positif di media termasuk dalam hal manajemen krisis kepariwsataan,” ujarnya.
Menurut dia, kegiatan ini diadakan di Labuan Bajo karena Labuan Bajo Flores sebagai gerbang pintu masuk menuju destinasi-destinasi lainnya di Flores, NTT. Ia berarap komunikasi yang efektif dapat dijalin ke 10 kabupaten koordinatif agar punya visi yang sama dalam mengelola komunikasi yang efektif untuk menghadapi krisis kepariwisataan.
Senaga diungkapkan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Manajemen Krisis Kemenparekraf, Fadjar Hutomo. Fadjar memberikan beberapa pilar penting dalam manajemen krisis kepariwisataan serta collaborative governance.
Merespons pentingnya komunikasi dalam menghadapi berbagai kerentanan dalam krisis kepariwisataan, Kemenparekraf melalui Biro Komunikasi telah menyusun panduan komunikasi krisis yang bertujuan untuk mencegah, merespons dan memulihkan reputasi pariwisata Indonesia dari kondisi krisis, melalui langkah-langkah komunikasi strategis. panduan komunikasi krisis yang dapat diakses melalui website Kemenparekraf.go.id agar dapat dimanfaatkan baik oleh para pejabat daerah maupun masyarakat sebagai sarana edukasi mitigasi risiko yang berpotensi krisis.
Acara ini dilanjutkan dengan simulasi peningkatan kapasitas SDM Parekraf secara berkala melalui Table Top Exercise (TTx) yang terdiri dari penanganan media monitoring komunikasi krisis, konten, pelayanan publik, media digital dan Humas. [kis/fg]
