NUSANTARA

Pemerintah Indonesia akan Biayai Proyek Geothermal Wae Sano

FLORESGENUINE.com Pemerintah Indonesia memutuskan untuk membiayai seluruh proyek eksplorasi panas bumi (geothermal) di Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT), setelah pihak Bank Dunia menyatakan mundur atau tidak membiayai lagi proyek tersebut.

Pengunduran diri Bank Dunia disebabkan oleh masih adanya penolakan sejumlah warga dan beberapa persyaratan belum terpenuhi sebagaimana ketentuan dan mekanisme standar prosedur yang ditetapkan oleh pihak bank dunia.

Setelah bank dunia menyatakan mengundurkan diri atau tidak lagi membiayai proyek geothermal Wae Sano, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk tetap melanjutkan proyek tersebut melalui skema pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemerintah Indonesia berpandangan bahwa proyek geothermal Wae Sano sangat bermanfaat bagi masyarakat dan geothermal merupakan proyek strategis nasional yang wajib dilanjutkan dengan pendanaan berasal dari APBN.

Bupati Manggarai Barat yang diwakili oleh Asisten I bidang pemerintahan, Hilarius Madin dalam pertemuan warga Wae Sano,  Kamis (9/11/2023) menegaskan bahwa Pemerintah  Indonesia akan melanjutkan proyek geothermal Wae Sano.

“Bank Dunia sudah tidak membiayai lagi proyek ini.Tapi proyek ini harus dilanjutkan maka Pemerintah Indonesia akan menjalankan proyek ini dengan skema pembiayaan dari ABPN,” ujar Madin.

Ia juga menjelaskan alasan bank dunia tidak lagi membiayai proyek ini karena beberapa persyaratan belum dipenuhi dan adanya penolakan dari warga. Standar dan mekanisme persyaratan bank dunia sangat ketat. Meskipun satu orang saja yang menolak proyek, maka proyek tersebut tidak bisa dijalankan,

BACA JUGA:  HUT REI Ke 57 Gelar di Labuan Bajo, Polres Terjun Personel Amankan Kegiatan

Namun, Pemerintah Indonesia berpandangan bahwa proyek geothermal Wae Sano sangat bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah sehingga pemerintah akan melanjutkan proyek ini dengan menggunakan anggaran dari APBN.

“Pemerintah sudah memutuskan untuk menggunakan APBN. Karena itu, dalam pelaksanaan proyek ini, tentu akan menggunakan undang-undang atau peraturan negara Indonesia,”tandas Madin.

Dia juga menegaskan bahwa karena pemerintah Indonesia sudah mengambilalih untuk membiayai proyek ini maka masyarakat diharapkan mengikuti dan mentaati seluruh mekanisme dan prosedur yang berlaku di negara ini. Ia menyebutkan, dalam pelaksanaan proyek, jika ada perbedaan pendapat atau penolakan maka pemerintah akan mempertemukan pihak-pihak yang berbeda pendapat.

“Apabila terjadi penolakan maka pihak-pihak yang menolak harus dapat menyampaikan alasan dan argumentasinya secara rasional. Pemerintah akan mengkaji dan menindaklanjuti semua aspirasi masyarakat,”ujarnya.

BACA JUGA:  Kendaraan yang Parkir di Trotoar Labuan Bajo Kena Denda 250 Ribu atau Kurungan 1 Bulan

Pemerintah akan membentuk tim khusus sesuai keahlian dibidangnya masing-masing untuk melakukan kajian terhadap berbagai keluhan atau perbedaan pendapat yang ada di tengah masyarakat.

Aisten I Hilarius Madin sedang memberikan arahan sosialisasi geothermal.(Foto:Kornelis Rahalaka/Floresgenuine}

Usai rapat bersama warga Wae Sano, pertemuan yang sama diadakan di Kantor Camat Sano Nggoang di Werang. Rapat ini dihadiri para kepala desa dan warga yang terkena dampak proyek pelebaran jalan menuju proyek geothermal. Sedikitnya ada tiga desa yang terdampak proyek pelebaran jalan yakni Desa Wae Lolos, Desa Golo Kondeng dan Desa Golo Mbu. Pertemuan ini dihadiri para kepala desa, rapat ini juga dihadiri perwakilan tokoh masyarakat dan para pemilik lahan.

Menurut rencana, pemerintah akan melanjutkan pengerjaan proyek geothermal pada awal tahun depan. Beberapa program yang akan dikerjakan antara lain pelebaran jalan dari Langgo menuju Wae Sano. Pembangunan jalan untuk memperlancar akses mobilisasi fasilitas pembangunan infrastruktur geothermal Wae Sano.Selain jalan, beberapa proyek lainnya akan dikerjakan oleh PT Geo Dipa Energi (GDE) selaku pelaksana proyek di lapangan.

BACA JUGA:  Hasil Survei Charta Politika Bulan Mei 2024, Elektabilitas Edi Endi Paling Tinggi Dibandingkan Figur Lain

Pertemuan kali ini dihadiri forkompinda Kabupaten Manggarai Barat, Perwakilan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), perwakilan Bank Dunia, Pastor Paroki Nunang, Para tua golo, tokoh masyarakat dan para pemilik lahan.[kis/fg]

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button