Pemindahan IKN ini didorong oleh alasan strategis untuk memperkuat kehadiran negara di wilayah di luar Jawa guna pemerataan pembangunan serta membangun simbol baru bagi negara. Secara defacto simbol IKN dimulai dengan penetapan Titik Nol Kilometer. Keputusan membangun IKN merupakan jalan strategis Visi Indonesia Emas yang disusun selama 25 tahun.
Titik nol melambangkan awal mula sebuah peradaban baru. Dalam konteks IKN, titik nol menjadi simbol harapan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk membangun ibu kota yang modern, berkelanjutan dan berkeadilan.
Titik nol sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman budaya Indonesia. Di titik nol telah dilakukan prosesi penyatuan tanah dan air dari seluruh provinsi di Indonesia. Penyatuan ini bukan saja simbol fisik semata tetapi kesatuan semangat kejayaan kerajaan-kerajaan di Nusantara, semangat Sumpah Pemuda dan perjuangan seluruh rakyat Indonesia dalam memperjuangkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Gagasan perpindahan Ibu Kota Negara dimulai sejak periode Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Rencana pemindahan ibu kota negara ini muncul setelah satu abad peristiwa Budi Utomo dan sekitar setengah abad penetapan Jakarta sebagai ibukota negara.
Pemindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah lebih dari sekadar proyek infrastruktur. Ini adalah tonggak sejarah baru. Ini adalah wawasan kebangsaan baru dengan memperhitungkan aspek geopolitik dan ekonomi sebagai aspek utama.
Ditinjau dari aspek ekonomi, geografis dan geopolitik penetapan ini berada di masa yang tepat. Masa di mana Asia menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi baru.
IKN menjadi simbol Indonesia baru yang akan mengambil pengaruh di Kawasan Asia. Dengan kondisi tantangan global saat ini, kekuatan ekonomi sangat krusial dalam proyek sebesar pembangunan IKN. Indonesia telah menetapkan langkah menuju Visi Indonesia Emas. Langkah-langkah strategis ini dalam 20 tahun kedepan yang akan menentukan keberlanjutan dan keberhasilan mencapai Visi Indonesia Emas.
Di periode pertama tahap pembangunan IKN, konsentrasi APBN sangat tinggi disaat yang tidak mudah pasca pandemi covid19. Dengan tantangan ini, bangsa Indonesia telah mencapai ambang batas kekuatan ekonominya dalam membangun IKN pada tahap pertama. Tahap selanjutnya di Pemerintahan Prabowo, diharapkan Indonesia mampu secara perkasa untuk membangun IKN dengan seluruh daya dan upaya kekuatan nasional.
Mengutip pidato Bung Karno yang sangat terkenal , “Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia”. Kutipan pidato Soekarno tersebut, rasanya pembangunan IKN sudah berada dimasa yang tepat. Peluang untuk memanfaatkan potensi bonus demografi, dimana jumlah potensi pemuda produktif tertinggi.
Dalam konteks IKN, pemuda memiliki peran yang sangat krusial. Mereka adalah generasi yang akan mendiami dan mengembangkan kota baru ini. Semangat inovasi, kolaborasi, kreativitas dan energi yang tak terbatas dari pemuda, diharapkan dapat merumuskan perencanaan yang akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan IKN.
Memperhatikan data Pagu Indikatif Kementerian PUPR di tahun 2025 yang turun 49,49 persen, merosot menjadi Rp 75,63 triliun dari kebutuhan pagu yang dirancang PUPR yakni sebesar Rp 212,58 triliun pada tahun 2024. Hal ini menggambarkan kekuatan fiskal bangsa kita.
Pertanyaannya, justru akan kembali kepada kita semua termasuk juga kepada wakil-wakil rakyat di senayan tentang keputusan yang telah dibuat. IKN telah ditetapkan dan menjadi amanat undang-undang sehingga pembangunan IKN akan sangat ditentukan oleh kebijakan di era Presiden Prabowo Subianto.
Di masa depan tantangan yang hampir sama dengan pemerintahan sebelumnya. Artinya, IKN akan menghadapi sejumlah tantangan yang tidak mudah, di antaranya pembiayaan, lingkungan, sosial dan politik serta dinamika global.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan solusi yang komprehensif dengan memperhatikan kapasitas nasional dan peluang kerjasama internasional. Faktor persatuan nasional, sumberdaya manusia dan inovasi menjadi kunci. Namun, arah jalan strategis Ibu Kota Negara baru akan semakin jelas setelah tongkat estafet negara dipegang oleh Pemerintahan Prabowo-Gibran bulan Oktober mendatang.
Visi Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 ini adalah “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini menjadi kelanjutan dari Visi Pemeritahan Presiden Jokowi. Dengan memperhatikan visi pemerintahan dan studi kasus perpindahan ibukota di negara-negara lain serta pembangunan IKN tahap pertama, maka Pemerintahan Prabowo-Gibran perlu melakukan evaluasi dan pengembangan strategi dengan kebijakan-kebijakan baru.
Akhir kata, momentum memanfaatkan bonus demografi, pertumbuhan Asia dan pemerataan pembangunan, perpindahan IKN merupakan keputusan yang strategis. Inilah arah jalan strategis demi mencapai Visi Indonesia Emas 2045.
Penulis adalah Pendiri Komunitas Relawan Pariwisata Green Lover (Korps Green Lovers) tinggal di Labuan Bajo
