Pemilu boleh dibilang sebagai critical moment. Apakah pilihan kita di setiap ajang Pemilu akan menghasilkan pemimpin dan para wakil rakyat yang mampu menjalankan mandat rakyat? Ataukah hanya menghasilkan bandit-bandit yang kemudian pergi meninggalkan rakyat, setelah mendapatkan suara rakyat?
Pertanyaan di atas merupakan salah satu titik kritis dalam era demokrasi. Pertanyaan serupa yang tak kalah penting adalah, apakah pemimpin ekskutif dan anggota legislatif yang terpilih atau mereka yang kini sedang berkuasa dan menjabat adalah benar-benar wakil dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat?
Banyak alasan dikemukakan untuk mendukung dua pertanyaan di atas. Ceritra tentang oknum anggota dewan yang kerja proyek, terlibat kasus korupsi, suap, perilaku asusila, kinerja buruk hingga ketidakpedulian terhadap persoalan-persoalan rakyat sering kita dengar atau baca di berbagai media massa.
Apakah pemimpin dan para wakil rakyat merupakan hasil pilihan demokratis melalui sebuah proses politik yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil? Jawaban terhadap pertanyaan ini pasti beragam. Namun, jawaban umum yang kerap kita dengar adalah demokrasi dan Pemilu telah berjalan demokratis, aman, damai dan adil.
Meskipun di sana sini berbagai suara sumbang masih sering kita dengar. Seperti memilih bukan karena pertimbangan cerdas seperti ntegritas moral, kompetensi, kepribadian atau rekam jejak sang calon, tetapi lebih didasarkan pada apa yang mereka terima (uang atau barang), memilih karena calon berasal dari satu keluarga, satu suku, satu agama dan sebagianya.
Meskipun ada banyak kelemahan, namun pemilihan umum dalam sistem demokrasi tetap merupakan sebuah mekanisme bagi rakyat untuk memilih wakilnya. Pemilu untuk memilih orang-orang yang dipercaya untuk memimpin rakyat dalam tata kehidupan bernegara.
Para pemimpin atau wakil rakyat sesungguhnya ditugaskan untuk menjalankan mandat rakyat. Karena itu, sejatinya pemimpin atau wakil rakyat harus mencerminkan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Inilah makna sesungguhnya dari demokrasi perwakilan.
Namun, kenyataannya, idealisme tersebut masih jauh panggang dari api. Sistem dan proses demokrasi kita, tidak serta-merta melahirkan pemimpin dan wakil rakyat yang sungguh-sungguh mengemban amanat rakyat. Sebaliknya, kerap lebih menghasilkan elite politik yang bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri, kroni atau partainya.
Proses dan mekanisme demokrasi sering dibajak untuk tujuan dan kepentingan mereka sendiri. Demokrasi akhirnya tidak lebih dari sekedar sebuah metode pemilihan pemimpin dan wakil rakyat, tetapi sesungguhnya tidak ada hubungan sama sekali dengan kedaulatan rakyat.
Melalui sistem dan proses demokrasi, mereka memang dipilih dari rakyat dan oleh rakyat tetapi tidak sepenuhnya untuk rakyat. Fenomena ini semakin nyata tatkala perusahaan-perusahaan multinasional kian berdaulat, bukan rakyat atau Negara yang berdaulat.
Kolusi antara pemimpin atau wakil rakyat dengan pengusaha atau pemodal semakin menjadi-jadi. Mereka membiarkan proses demokrasi memilih wakil rakyat, namun setelah terpilih, mereka lalu membangun koalisi diantara mereka untuk mewujudkan cita-cita kesejahteraan kelompok atau anggotanya.
Banyak kritik terhadap praktek demokrasi semacam ini. Bahkan ada pihak yang menyoal lebih substansial lagi terkait dengan sistem demokrasi itu sendiri. Sistem dan praktek demokrasi dinilai lebih banyak melahirkan persoalan daripada perbaikan, lebih banyak memunculkan masalah daripada solusi.
Demokrasi dan otonomi daerah, lebih memberikan sumbangan signifikan bagi meluasnya praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Praktek KKN itu pun berjalan hampir merata di segala aspek kehidupan.
Sistem dan praktek demokrasi serta otonomi daerah, telah menjadi medan subur bagi tumbuhnya bandit-bandit politik dan ekonomi yang dengan berbagai macam cara siap untuk merampok kekayaan dan menjarah sumber daya yang seharusnya diperuntukkan bagi rakyat.
Mereka menjadi bandit-bandit rakyat, lantaran sistem demokrasi menuntut rotasi pemimpin atau wakil rakyat. Mereka sadar bahwa kesempatan untuk duduk di kursi kekuasaan itu, bisa diraih hanya sekali itu saja. Selama berkuasa, mereka berusaha untuk merampok dan menjarah sebanyak mungkin, dan ketika proses demokrasi datang lagi, para bandit yang lain pun sudah siap menunggu giliran untuk masuk arena.
Inilah potret dan wajah demokrasi kita. Sistem dan praktek demokrasi, bukan melahirkan wakil rakyat atau pemimpin yang amanah, melainkan melahirkan bandit atau mengganti bandit yang satu dengan bandit yang lain, melalui mekanisme demokratis.
Lalu apakah kita menjadi pasrah dengan keadaan ini? Apakah kita harus pasrah menerima nasib begitu saja terhadap praktek demokrasi yang tengah berjalan? Semua kritik terhadap sistem dan praktek demokrasi adalah tantangan buat kita semua.
Soalnya adalah bahwa demokrasi substansial yang kita cita-citakan yakni rakyat berdaulat melalui delegasi kuasa kepada para wakilnya, tidak mungkin jatuh dari langit. Dia bukan saja suatu tujuan yang harus dicapai setelah kita menyiapkan diri untuk itu, melainkan juga jalan yang harus ditempuh untuk tiba pada cita-cita demokrasi itu.[Kornelis Rahalaka]
