FLORES GENUINE – Dalam sidang paripurna ke – 8 DPRD Manggarai Barat, Senin (16/6/2025), Fraksi Partai Gerindra menyampaikan pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Fraksi Gerindra menyatakan bahwa APBD bukan sekadar kumpulan angka atau laporan administratif. APBD adalah cermin ideologi pembangunan dan kontrak politik antara pemerintah dan rakyat.
“ Maka, pertanggungjawaban atas pelaksanaannya adalah momen penting untuk mengukur keberpihakan kekuasaan terhadap kehidupan rakyat kecil,” tegas Fraksi Gerindra yang dibacakan oleh anggota DPRD Kanisius Jehabut.
Menyoroti laporan BPK RI terkait pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Fraksi Gerindra menyatakan bahwa capaian WTP tidak boleh menjadi alasan untuk menutupi berbagai temuan serius dalam laporan hasil pemeriksaan BPK RI.
Dalam laporan BPK ditemukan sejumlah kesalahan seperti adanya kesalahan penganggaran pada 18 SKPD senilai Rp37 miliar lebih. Selain itu, adanya pembayaran gaji dan tunjangan yang tidak sesuai aturan, insentif pemungutan pajak dan perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan dan pengelolaan aset tetap dan kas daerah yang belum tertib.
Menurut Fraksi Gerindra, semua temuan tersebut menunjukkan lemahnya perencanaan, pengawasan dan manajemen keuangan.
“ Kami menekankan bahwa WTP bukan prestasi akhir, melainkan dasar minimal pengelolaan keuangan publik. Jika rakyat masih mengeluh soal akses jalan, air bersih, harga hasil tani dan belanja sosial yang tak kunjung dirasakan maka ada yang perlu dikoreksi secara structural,” tegas Jehabut.
Fraksi Gerindra juga menyoroti ketergantungan fiskal yang tinggi lebih dari 79% pendapatan daerah di mana daerah masih bergantung pada dana transfer pusat sedangkan PAD Mabar hanya sekitar 19%.
“ Sumber PAD pun lebih banyak disumbang oleh sektor pariwisata, bukan dari pertanian, perikanan dan UMKM yang justru menopang mayoritas warga,” tandasnya.
Untuk itu, Fraksi Gerindra mendorong adanya peta jalan kemandirian fiskal, sistem pajak yang digital dan transparan serta keberanian untuk memperluas ruang fiskal yang berpihak kepada rakyat.
Fraksi Gerindra menilai, struktur belanja masih dominan pada belanja rutin birokrasi, bukan untuk infrastruktur dasar, layanan pendidikan dan kesehatan serta pemberdayaan ekonomi desa dan pulau-pulau kecil. Belanja modal pun masih cenderung terkonsentrasi di Labuan Bajo, bukan menjangkau wilayah tertinggal.
Untuk itu, “ Kami mengajak pemerintah menyusun peta prioritas pembangunan yang berbasis wilayah dan kebutuhan rakyat serta memperbaiki pola pelaksanaan anggaran agar tidak menumpuk di akhir tahun. SILPA sebesar Rp33 miliar adalah indikator bahwa ada hak rakyat yang belum terealisasi,” tegas Fraksi Gerindra.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti kinerja BUMD yang masih jauh dari harapan. Fraksi mendorong pemerintah agar mereformasi menyeluruh BUMD, khususnya Perumda Wae Mbeliling dan Perumda Bidadari. Pasalnya, air bersih belum menjangkau seluruh kecamatan demikian pula Perumda Bidadari perlu bergerak aktif dalam rantai pasok produk lokal dan penguatan ekonomi rakyat.
Fraksi Gerindra juga mempertanyakan beberapa hal seperti realisasi pendapatan dan belanja daerah yang telah melampaui angka 90 persen namun, apakah angka-angka tersebut benar-benar mewakili keberpihakan terhadap rakyat?
“ Apakah program-program yang dilaksanakan telah menyentuh kebutuhan paling dasar di kampung-kampung, di pelosok kecamatan yang sunyi dari sorotan?” tanya Fraksi Gerindra.
Menyikapi berbagai ketimpangan yang terjadi, Fraksi Gerindra meminta Perumda Wae Mbeliling agar segera keluar dari zona nyaman pelayanan terbatas di empat kecamatan karena air bersih adalah hak warga dari Lembor sampai Macang Tanggar, dari Boleng hingga Kuwus Barat. Perumda Wae Mbeliling perlu memperluas wilayah layanan agar berkontribusi nyata terhadap PAD dan kesejahteraan masyarakat.
Menurut pandangan Fraksi Gerindra, pembangunan bukan semata soal anggaran. Ini adalah soal keadilan dan keberanian membuat pilihan-pilihan berpihak. Dan dalam semua itu, DPRD hadir bukan hanya sebagai pengawas, tetapi sebagai penjaga arah, sebagai suara dari rakyat yang paling sering tidak terdengar.* [red/fgc]
