FLORESGENUINE.com- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Republik Indonesia terus berupaya mendorong Labuan Bajo sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP).
Untuk mewujudkan Labuan Bajo sebagai DPSP, Kemenparekraf bekerjasama dengan Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo-Flores (BPOLBF) menggelar diskusi terfokus yang berlangsung selama empat hari di Labuan Bajo, tanggal 8-11 Nopember 2023. Kegiatan ini bertujuan mendorong pariwisata Labuan Bajo yang berkualitas dan berkelanjutan.
Selain diskusi terfokus, Kemenparekraf Bidang Pengembangan Berkelanjutan dan Konservasi dan Dewan Kepariwisataan Berkelanjutan Indonesia (ISTC) serta Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) juga meninjau langsung beberapa distinasi wisata untuk mengukur implementasi pencapaian standar pariwisata berkelanjutan.
Sesmenparekraf/Sestama Baparekraf, Ni Wayan Giri Adnyani mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan dalam upaya mewujudkan Labuan Bajo sebagai DPSP yang berkelanjutan. Terlebih Labuan Bajo sebagai destinasi yang memiliki potensi sangat besar, baik kekayaan alam, budaya dan ekonomi kreatif.
“Labuan Bajo telah ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas secara nasional, sehingga Labuan Bajo harus memenuhi standar pariwisata berkelanjutan,” kata Giri Adnyani saat membuka kegiatan ini.
Dia menjelaskan, pengukuran indikator pariwisata berkelanjutan merupakan langkah kunci untuk menentukan dan mengevaluasi, sejauh mana penerapan indikator-indikator pariwisata yang berkelanjutan di Labuan Bajo. Hasil pengukuran ini akan memberikan pandangan yang jelas tentang area-area yang memerlukan perbaikan dan perhatian khusus.
Pariwisata berkelanjutan merupakan konsep pembangunan kepariwisataan yang mengacu pada keberlangsungan keanekaragaman, keunikan, kekhasan budaya dan kekayan alam sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Sementara itu, Plh. Ketua Dewan Kepariwisataan Berkelanjutan Indonesia (ISTC) yang juga Staf Ahli Bidang Pengembangan Berkelanjutan dan Konservasi Kemenparekraf, Frans Teguh menjelaskan, pariwisata berkelanjutan selalu memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan baik pada masa kini maupun masa depan guna memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat.
“Kita harapkan kegiatan audit ini dapat menumbuhkan semangat yang konsisten dari para stakeholder untuk mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Labuan Bajo,”ujarnya.
Dia menjelaskan pula bahwa Kemenparekraf mengemban misi yang sangat jelas yakni pariwisata kita harus menjadi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
“Kita ingin menyampaikan pesan bahwa pariwisata di Labuan Bajo adalah pariwisata yang berkelanjutan dan kita konsisten terhadap penerapan keberlanjutan lingkungan di Labuan Bajo,” sambung Frans.
Selanjutnya, Direktur Utama BPOLBF, Shana Fatina menerangkan bahwa sejak tahun 2021 lalu, ada empat pilar yang dilakukan untuk mengukur pariwisata yang berkelanjutan yakni pengelolaan pariwisata yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
Menurut Shana, konsep resiliensi keberlanjutan pariwisata telah menjadi fokus perhatian dalam menghadapi risiko bencana di masa mendatang.
“BPOLBF telah memulainya dengan menerapkan green office, yaitu mengurangi pemakaian botol kemasan dan berkolaborasi bersama teman-teman pegiat sampah juga stakeholder, bagaimana agar menjadikan Labuan Bajo lebih bersih dan berkualitas dan memastikan pariwisata Labuan Bajo yang berkelanjutan,” ungkap Shana.
Usai diskusi, kegiatan dilanjutkan dengan survey ke 11 lokasi di sekitar Labuan yakni lokasi pengolahan sampah Kole Project, Kawasan Pantai Hotel La Prima, SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) II Wae Mese, Kampung Adat Kaper, Goa Batu Cermin, Puncak Waringin, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Kawasan UMKM Kampung Ujung, SPKLU Charging Station Kampung Ujung, Pelabuhan ASDP Waterfront dan IPAL Labuan Bajo.
Sedangkan pada hari ke-2 jumad, (9/11/2023), dilakukan pengukuran dilanjutkan mengunjungi lokasi yakni di Desa Komodo, Pulau Messah dan Desa Pasir Putih. Rangkaian kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan Maklumat Pariwisata Berkelanjutan oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kabupaten Manggarai Barat, Direktur Utama BPOLBF dan para pihak yang mendukung destinasi pariwisata berkelanjutan antara lain Kepala KSOP Kelas III, Kepala Balai TNK dan Perwakilan Indonesia Waste Platform.
Untuk diketahui bahwa pada tahun 2019 dan 2023, tim kerja daerah Manggarai Barat yang terdiri dari Pemkab Mabar, BPOLBF dan Stakeholder pariwisata telah melakukan self assesment dengan menggunakan indikator Global Sustainable Tourism Council (GSTC). Dengan demikian, kehadiran para advisor dan auditor ISTC kali ini, guna memvalidasi hasil temuan mandiri yg telah dilakukan sebelumnya.
Kegiatan audit pencapaian indokator ini sendiri sejalan dengan arah pembangunan nasional yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024. Kegiatan audit ini dilakukan langsung oleh Sesmenparekraf/Sestama Baparekraf, Ni Wayan Giri Adnyani; SAM PBK Frans Teguh serta dua advisor dari Universitas Pelita Harapan, Amelda Pramezwary dan Diena M. Lemy. [kis/fg]
