FLORESGENUINE,com – Rencana penutupan Taman Nasional Komodo (TNK) dari aktivitas pariwisata memunculkan dilema tersendiri bagi pemerintah saat ini. Penutupan TNK berdampak pada ekonomi keberlanjutan, namun konservasi harus juga dilakukan guna menjamin keberlanjutan lingkungan.
“ Pemerintah dari awal sudah salah. Prinsip mass tourism yang diterapkan oleh pemerintah menjadi akar masalahnya,” tandas Mantan Ketua Himpunan Parmuwisata (HPI) Manggarai Barat, Konradus Rindu kepada Floresgenuine-com di Labuan Bajo, Kamis (25/7/2024)
Rindu mengatakan, spirit mass tourism yang diberlakukan di TNK adalah akar dari persoalan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat sekarang ini. Penerapan mass tourism telah berdampak sangat buruk bagi lingkungan dan bagi dunia pariwisata itu sendiri.
Kerusakan terumbu karang di beberapa spot destinasi wisata adalah dampak buruk dari aktivitas diving dan snorkeling yang tak terkontrol sehingga terjadi over kapasitas lantaran mengabaikan daya dukung lingkungan.
Beberapa spot wisata, khususnya di kawasan-kawasan aktivitas norkeling atau diving sebagian terumbu karang sudah mengalami kerusakan serius seperti kawasan Kelor, Menjerite, Kanawa, TakaMakassar, Gili Lawa, dan Manta poin.
Kondisi di beberapa lokasi ini sudah cukup memberi sinyal bahwa kawasan TNK sudah dalam keadaan tidak baik-baik saja bahkan ia memprediksi pariwisata bakal terancam kolaps dalam jangka waktu 5-10 tahun mendatang.
Menurut dia, ancaman pariwisata massal atau mass tourism akan semakin signifikan dengan kehadiran pesawat-pesawat berbadan lebar (besar) yang datang ke Labuan Bajo melalui rute penerbangan langsung dari Singapura, Malaysia atau negara-negara lain di dunia.
Berbagai ancaman tersebut, menurut dia, tidak bisa hanya dengan cara menutup aktivitas pariwisata di TNK melainkan harus menemukan solusi terbaik, di mana kepentingan konservasi dilakukan tetapi kepentingan ekonomi keberlanjutan juga tak boleh diabaikan. Sebab, kebijakan penutupan TNK dari aktivitas pariwisata akan berdampak luas bagi kehidupan social, budaya, politik, ekonomi dan keamanan masyarakat.
Adapun beberapa langkah yang dapat dilakukan sebagai solusi kebijakan penutupan TNK yakni menerapkan pembatasan-pembatasan jumlah kunjungan ke TNK. Untuk itu, pemerintah perlu membatasi maskapai pesawat berbadan besar dengan menggunakan pesawat ATR, jumlah wisatawan diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan over kapsitas. Dengan mengedepankan kualitas pariwisata bukan kwantitas yaitu mendorong lama tinggal wisatawan di daerah ini.
“ Semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah maka semakin banyak pula uang yang ia belanjakan. Jadi, kualitas pariwisata ini yang mesti dibangun bukan kwantitas,” ujar Rindu.
Selain masalah kebijakan yang harus segera dilakukan oleh pemerintah, masalah-masalah teknis di lapangan juga perlu diperhatikan oleh pemerintah. Antara lain menyediakan fasilitas moouring buoy guna menambat kapal-kapal wisata agar tidak langsung membuang jangkar ke dasar laut. [kis/fg]
