FLORESIANA

Jika Aku Jadi Bupati Manggarai Barat

Oleh : Syukur Abdulah/Aktivis Perjuangan HPL dan NJOP

FLORESGENUINE.com- Pekerjaan paling sederhana yang dilakukan bupati dan wakil bupati adalah mengunjungi rakyatnya, supaya ia tidak dituding belum pernah mengunjungi rakyat selama berkuasa, mesti mencari solusinya. Atau paling tidak, untuk menghilangkan persepsi tidak menunggu pemilu baru menyapa dikau rakyat, bila terdesak mencari dukungan pingin di coblos.

Seperti isu yang gemilang kian terdengar, pengakuan rakyat di beberapa desa di kepulauan selama lima tahun terakhir, belum pernah melihat wajah pemimpin mereka alias bupati dan wakil bupati.

” Rakyat punya bupati dan bupati punya rakyat”. Apa sih yang dibutuhkan rakyat di beberapa desa di pulau itu!

Rakyat kepulauan tidak pernah meminta aspal, sebab mereka tahu “aspal tidak akan pernah menyatu dengan pasir laut dan air asin”.

Dermaga kayu yang dibangun bupati terdahulu, kini sudah mulai rusak tersapu ombak. Kenapa demikian, di laut ada ombak, sedangkan di daratan tidak berombak. Sangat wajar kalau ia cepat rusak.  “Dermaga impian sebagai tempat berlabu menyandar badan perahu setelah berlayar memancing ikan kini menyisakan puing derita nelayan adalah deritamu juga”.

Rakyat kepulauan ditimpa penderitaan yang berkepanjangan.

Beras dibeli di daratan, sebab di laut tidak tumbuh padi. Air minum bersih dibeli di daratan karena di pulau hanya memiliki air asin. Air minum bersih kebutuhan dasar manusia sangat sulit diperoleh.

Bagi mereka yang ada uang dan moda transportasi laut, bisa membeli di daratan. Akan tetapi, bagi rakyat yang tidak mempunyai uang terpaksa memasak air asin semoga menjadi tawar. Sekedar membasahi tenggorokan, bila diminum air asin itu semakin haus pula.

BACA JUGA:  Bahasa Isyarat, Langkah Pengembangan Pariwisata Inklusif

“Hati

bupati yang telah

membeku

duduk termangu di tepi

pantai

menatap laut jauh

menatap rakyat jauh

Di daratan sukacita Manggarai Barat

ngasang ne

di lautan dukacita tetap Manggarai Barat ngasang ne“.

Bahkan ada juga,  calon bupati dan wakil bupati terakhir percaya diri menyampaikan dihadapan rakyat kepulauan “saya anak wua tuka data pulau” oleh sebab itu pilihlah saya tidak bedanya “pengemis suara rakyat tatkala terhimpit ambruknya moral kepercayaan publik”. (ikan tengiri pahit empedunya dibuang saja bila tidak bermanfaat).

Jika aku jadi bupati Manggarai Barat apasih yang mesti dilakukan

Tahun pertama kelender kerja bupati dan wakil bupati memiliki waktu  365 hari secara angka. Sangat mungkin bisa menjangkau 169 desa yang ada di Mabar. Setiap dua hari mengunjungi satu desa menyerap aspirasi secara langsung dari sang pemilik kedaulatan.

Satu tahun sudah habis secara matematis dan bupati dan wakil bupati tidak dianggap pilih kasih dalam menggolkan programnya, karena tidak ada desa yang terlewatkan.

Bupati dan wakil bupati idealnya, berkantor di 12 kecamatan tinggal di bagi waktu 5 tahun supaya asas keadilannya diterapkan dengan baik di seluruh kecamatan.  Hanya di kantor kecamatan, seorang bupati dan wakil bupati bisa melayani rakyat lebih dekat, sebab kalau di kantor bupati yang berase di Labuan Bajo, pasti sibuk melayani urusan kertas.  Jangkauan rakyat terlalu jauh menyampaikan maksud dan tujuannya.

BACA JUGA:  Audit Kriteria Pariwisata, Upaya Wujudkan Labuan Bajo Sebagai DPSP

Kantor perikanan dan kelautan ditaruh di tengah laut, sebab di daratan tidak ada nelayan. Supaya mendekatkan pelayanan terhadap konstituenya. Pemerintah laut dan perikanan mestinya harus duduk sama dengan nelayan supaya mendengar, mendiagnosa apa yang dibutuh para nelayan secara langsung.

Dinas pertanian dan atau kantor pelayanan pertanian ditaruh di Kecamatan Lembor. Sebab, di tengah persawahan Lembor yang luas, seorang pelayan yang baik bisa mendiagnosa secara langsung hama wereng, hama putih, hama walang sangit dan semua jenis hama yang menyerang tanaman pertanian para petani.

Akan tetapi, kalau kantor pelayanan pertanian di simpan di ibukota Labuan Bajo. Hama apa yang bisa di diagnosa di Labuan Bajo selain “hama uban kepala sampai rambut memutih kita tidak akan pernah maju”. Menyelesaikan urusan hama mesti diperiksa tanamanya, bukan dibicarakan dari jauh untuk mencari solusinya.  Apalagi memeriksa hama tanaman pertanian melalui kamera dron dari udara. Kapan sampainya. Dan, kamera dron itu bukan manusia dan tidak bisa bicara.

Kantor pelayanan PDAM ditaruh dekat dengan mata air, supaya bisa menghitung kubikasi air bersih keluar dari mata air. Bukan menghitung air kotor dari proyek pipanisasi yang saban hari airnya tidak pernah muncul di panci masak rakyat jelata. Meterannya tetap dibayar namun airnya tidak pernah keluar dari mulut keran. Dan mestinya, semua OPD dan SKPD sebagai pelayan (babunya para rakyat)  ditempatkan pada posisi yang langsung melayani rakyatnya secara dekat. Bukan menjauhi rakyatnya.

BACA JUGA:  Fragmen Keadaan

Dan selama lima tahun di Mabar, bupati dan wakil bupati selalu berurusan dengan pelantikkan kepala dinas, kepala bidang, kepala puskesmas, direktur RSUD,  pelantikkan camat,  kepala sekolah, kepala desa dan BPD. Belum pernah terjadi di Mabar setahu penulis, bupati dan wakil bupati melantik petani miskin menjadi petani sukses, pelantikkan nelayan sukses atau pelantikkan ketua RT dan pelantikkan rakyat pengusaha sukses sejati.

Dan pemerintah ini selalu sibuk dengan urusan kesenangan, hura – hura menghamburkan uang negara. Dan, rakyat yang semestinya dilayani menonton pesta evoria pejabat yang berkuasa itu.

Setelah uang yang mereka tampung selama berkuasa, mereka beli aset bangun in the kost, beli tanah dan termasuk aset usaha berkepanjangan. Itulah yang terjadi di Manggarai Barat ini. Menampung kekayaan berleha – leha di atas rakyat yang dilanda penderitaan.

Mengapa aku tidak bisa menjadi pelayan rakyat, jika aku terpilih jadi Bupati Manggarai Barat ?

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button