FLORES GENUINE – Fraksi Harapan Baru DPRD Manggarai Barat (Mabar) menyoroti lemahnya kemandirian fiskal daerah di tengah efisiensi dan adanya kebijakan pemerintah pusat yang berpotensi mengurangi dana transfer ke daerah. Fraksi Harapan Baru meminta pemerintah daerah agar lebih agresif, kreatif dan inovatif dalam menggali potensi daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Harapan ini disampaikan oleh Fraksi Harapan Baru DPRD Mabar dalam sidang paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap pengantar nota keuangan tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024.
Pendapat Fraksi Harapan Baru yang dibacakan oleh Ketua Fraksi Inosensius Peni menyebutkan bahwa kemandirian fiskal daerah Manggarai Barat masih lemah di tengah kebijakan efisiensi dan adanya kebijakan pemerintah pusat yang berpotensi mengurangi dana transfer ke daerah. Pemerintah diminta untuk lebih agresif, kreatif dan inovatif menggali potensi-potensi daerah guna meningkatkan PAD.
Inosensius Peni menyebutkan beberapa langkah dapat dilakukan guna optimalisasi PAD antara lain pengelolaan sampah dan pengelolaan area parkir di pasar-pasar dan ruko. Fraksi juga mendesak pemerintah untuk meminimalisir kebocoran-kebocoran penerimaan melalui sistem dan sumber daya manusia yang memadai.
Selain itu, pemerintah diminta untuk mengoptimalisasi pengelolaan destinasi pariwisata berupa meningkatkan kualitas pelayanan dan promosi, baik melalui media massa dan pemasangan pamphlet di tempat-tempat strategis seperti bandara, pelabuhan, hotel dan restaurant. Demikian pula memperbanyak event-event budaya lokal, olahraga, hiburan dan lain-lain.
Upaya lain yang dapat dilakukan yakni optimalisasi pemanfaatan aset daerah melalui skema kerjasama pihak ketiga. Seperti usulan Perumda Wae Mbeliling untuk menyesuaian tarif agar berkontribusi pada PAD dan pemerintah perlu mendorong Perumda agar melayani distribusi air minum di kecamatan-kecamatan lainnya.
Demikian halnya Perumda Bidadari perlu didorong untuk mengembangkan usaha-usaha yang selama ini belum ditangani oleh organisasi perangkat daerah. Pemerintah daerah perlu lebih tegas terhadap pengusaha yang melakukan kegiatan pengambilan dan pemanfaatan mineral bukan logam dan batuan tetapi belum ditetapkan sebagai wajib pajak.
Disamping itu, pemerintah perlu memperhatikan secara serius pengelolaan program yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) di tengah kemandirian fiskal yang masih sangat kecil.
“ Jangan sampai ada dana DAK yang tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Program-program yang dianggarkan melalui DAK harus dilaksanakan secara efisien dan efektif, yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Ino seraya meminta pemerintah untuk memastikan semua program pembangunan harus mampu mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat. *[red/fgc]
