FLORESGENUINE.com- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengakui adanya rencana penutupan sementara Taman Nasional Komodo (TNK) padan tahun 2025. Penutupan itu bertujuan untuk melindungi alam di kawasan taman nasional tersebut.
Hal ini diungkapkan Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatf Ahli Utama Kemenparekraf Nia Niscaya dalam jumpa pers yang digelar di Jakarta, Senin (22/7/2024).
Menurut dia, rencana penutupan TNK sudah mempertimbangkan beberapa aspek seperti jumlah wisatawan yang berkunjung, manajemen destinasi serta daya tampung destinasi tersebut. Ia mengaku rencana penutupan TNI turut menghadirkan tantangan dalam mengedukasi masyarakat soal ekosistem tempat tinggal komodo yang butuh dibenahi.
Rencana penutupan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) dinilai memiliki hal positif yakni upaya untuk membenahi kawasan destinasi dari aktivitas wisata.
Selain itu, penutupan aktivitas wisata di TNK juga untuk memberikan peluang dan efek bagi pelaku wisata dalam menghadirkan atraksi yang berbeda serta berdampak pada pemerintah guna menghadirkan diversifikasi produk di luar TNK.
Sementara itu, KLHK melalui Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) kini tengah mematangkan perencanaan itu agar dapat direalisasikan pada tahun depan. Untuk diketahui beberapa waktu lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) telah mengungkapan rencana menutup aktivitas pariwisata di TNK.
Wacana penutupan TNK kemudian mendapat tanggapan beragam dari banyak pihak. Sejumlah pelaku wisata menyambut baik rencana tersebut namun rencana penutupan itu harus dipikirkan secara matang dan mencari solusi-solusi terbaik agar kebijakan itu tidak justru merugikan banyak pihak terutama mereka yang selama ini menggantungkan hidup ekonominya dari pariwisata.
Sementara itu, Konradus Rindu, seorang guide kepada media ini mengungkapkan pandangannya terhadap rencana penutupan TNK. Menurut dia, rencana penutupan itu harus didiskusikan secara matang dengan berbagai pemangku kepentingan seperti organisasi profesi HPI, ASITA, PHRI dan organisasi-organisasi lainnya demi menemukan solusi-solusi terbaik.
Dia mengusulkan kepada pemerintah agar selain duduk bersama dengan para stakeholder juga perlu adanya pembatasan-pembatasan melalui regulasi atau aturan bagi para wisatawan yang hendak berkunjung ke TNK. Pembatasan-pembatasan ini penting agar tidak terjadi over kapasitas.
Rencana penutupan ini menurut dia memang tidak mudah dilakukan oleh pemerintah pasalnya, di satu sisi kawasan TNK butuh pemulihan dan konservasi, namun di sisi yang lain, perekonomian masyarakat pun harus tetap terjamin guna keberlangsungan hidup keluarga. [kis/fg]
