FLORES GENUINE – Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Bidadari Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) dibentuk berdasarkan Peraturan daerah (Perda) nomor 2 tahun 2020 dengan lingkup usaha meliputi industri pariwisata, jasa konstruksi, perdagangan umum, pasar dan parkir. Dengan strategi bisnis yang diterapkan yakni surplus kreator, strategi value dan welfare creator.
Pada tanggal 29 Desember 2020, Bupati Mabar melantik Sutanto Werry sebagai Direktur utama Perumda Bidadari untuk masa jabatan 2021-2026. Seremonial pelantikan digelar di Aula Kantor Bupati Mabar. Pelantikan ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Mabar nomor: 255/Kep/HK/2020. Acara pelantikan dirangkai dengan penandatanganan kontrak kinerja dan surat pernyataan menjalankan tugas.
Bupati Agustinus kala itu menyatakan bahwa dalam merintis atau memulai sebuah bisnis baru tak mudah dan lebih berat kerjanya dibandingkan perusahaan yang sudah berjalan. Meski demikian, awal memulai usaha bukan menjadi hambatan tetapi harus menjadi kekuatan dan peluang apalagi telah dibekali dengan pengalaman yang mumpuni sehingga Perumda Bidadari diharapkan mencapai sukses di masa mendatang.
“ Saya berharap kepada direktur dan jajarannya selalu menciptakan suasana kerja yang kondusif dan saling bekerjasama dengan mengacu pada tata kelola perusahaan yang baik dan bertanggung jawab,” tegas Bupati Dula.
Ia juga meminta Dirut dan jajaran Perumda Bidadari agar menerapkan manajemen secara profesional mulai dari perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan serta koordinasi yang baik agar Perumda Bidadari menjadi perusahaan yang bisa meningkatkan pendapatan asli daerah sesuai dengan visi-misinya,” ungkap Bupati Dula dalam keterangan tertulis kepada media massa.
Ia juga berpesan agar jajaran Perumda Bidadari selalu terbuka untuk menerima kritik dan saran agar perusahaan dapat berjalan lebih baik ke depannya. Sementara itu, Direktur Perumda Bidadari Sutanto Werry mengaku bangga dan mengapresiasi kepercayaan yang diberikan bupati Manggarai Barat kepada dirinya.
Werry berjanji akan berusaha memastikan pengelolaan aset-aset potensial milik Pemda Mabar secara optimal sesuai dengan aturan yang berlaku agar Perumda mendapatkan keuntungan yang mampu memberikan kontribusi terhadap PAD, tanpa melupakan fungsi publik service yang merupakan tugas utama Perumda Bidadari.
Dia juga berharap agar terbentuknya Perumda Bidadari dapat menciptakan ekosistem usaha secara baik dan benar sehingga dapat membawa dampak positif terhadap pemulihan perekonomian rakyat pasca covid-19.
“ Semoga tugas dan amanah ini bisa saya jalankan dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab kepada masyarakat dan kepada Tuhan,” ucapnya kala itu.
Namun, bulan madu Perumda Bidadari ternyata tak berlangsung lama. Kurang lebih 2 tahun menjabat, Sutanto Werry mengundurkan diri. Sumber Flores Genuine menyebutkan alasan pengunduran diri Dirut Bidadari, Sutanto Werry tidak diketahui secara pasti. Namun sumber itu menduga pengunduran diri Dirut Bidadari terkait dengan situasi di internal Perumda yang kurang kondusif.
Setelah pengunduran diri Sutanto, Bupati Manggarai Barat yang baru, Edistasius Endi mengangkat Gerhardus Mahatata Jelahu sebagai pejabat sementara Perumda Bidadari menggantikan Dirut yang lama, Sutanto Werry. Saat diangkat, Jelahu masih menjabat sebagai Kabid Hukum dan Perizinan Pemda Manggarai Barat.
Beberapa waktu berselang, Perumda Bidadari mulai membuka kesempatan untuk melakukan perekrutan direktur Perumda Bidadari yang baru. Beberapa orang melamar untuk mengikuti proses uji kelayakan. Hasil tes tersebut, Elisabet Maria Mersin, salah seorang calon dirut Bidadari terpilih dan ditetapken manjdi Direktur Utama (Dirut) Perumda untuk 2024-2029.
Bupati Edistasius Endi dalam acara pelantikan Dirut terpilih yang berlangsung pada Senin (1/7/2024) ia menegaskan beberapa tugas penting yang wajib dijalankan oleh Dirut yang baru. Ia berharap agar pimpinan Perumda yang baru dapat memanfaatkan segala potensi yang dimiliki oleh daerah ini. Selain itu, bupati juga memerintahkan Dirut untuk melakukan pembenahan di internal Perumda Bidadari.
Selain itu melakukan konsolidasi organisasi dengan menciptakan komunikasi yang baik, membangun harmonisasi dengan semua jajaran Perumda. Dan melakukan koordinasi dengan Sekda dan kepala dinas perhubungan untuk merancang sistem pengelolaan parkir sebagaimana termuat dalam Perda tahun 2020.
Salah satu tugas penting yang wajib dilakukan adalah menataarea-area parkir agar tidak ada lagi pemilik kendaraan yang menggunakan bahu jalan sebagai tempat parkir. Demikian pula penataan pasar Batu cermin, Pasar Baru dan Pasar Lembor.
“ Ketiga lokasi pasar itu harus dilakukan penataan agar tidak boleh ada lagi pedagang yang menggunakan bahu jalan sebagai tempat jualan. Kerahkan seluruh kemampuan agar ketertiban dan kenyamanan orang yang berjualan dan yang datang beli dipasar harus terwujud,” ucapnya.
Tugas lain yang diemban oleh Perumda adalah berkoordinasi dengan Kementerian KLHK dalam hal ini UPTD BTNK terkait dengan penarikan retribusi daerah dalam kawasan Taman Nasional Komodo (TNK).
Audit Komprehensif Perumda Bidadari
Di tengah upaya pembenahan yang dilakukan oleh Dirut Bidadari, Elisabet Maria Mersin, sejumlah anggota DPRD angkat bicara terkait pengeloalaan Perumda Bidadari yang dinilai ambradul, tidak transparan dan kurang akuntabel.
Desakan untuk melakukan evaluasi total dan audit terkait keuangan Perunda disampaikan oleh sejumlah anggota dewan beberapa waktu lalu.
“ Dua tahun lalu, kami sudah mendesak pemerintah agar melakukan evaluasi total terhadap pengelolaan Perumda Bidadari terutama terkait dengan dana penyertaan modal kurang lebih lima miliar rupiah yang dikelola oleh Perumda Bidadari,” ungkap Inosensius Peni, Ketua Fraksi Harapan Baru, DPRD Manggarai Barat.
Ino menyebutkan, dalam sidang DPRD, Fraksi Harapan Baru telah mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh termasuk audit total terhadap dana-dana yang digelontorkan sebagai penyertaan modal kepada Perumda.
Langkah audit perlu dilakukan lantaran hingga kini, Perumda sama sekali belum menghasilkan apa-apa sebagai kontribusinya bagi pembangunan di daerah ini.
“ Pada saat rapat, kami mendorong pemerintah untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban direktur sebelumnya kepada DPRD. Tetapi setahu saya, sampai sekarang belum ada. Atau mungkin sudah diserahkan ke komisi terkait atau pimpinan DPRD. Namun, kami belum mendapatkannya,” ujarnya.
Karena itu, kami mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit komprehensif terhadap Perumda Bidadari. Audit menyeluruh, kata Ino berarti semua aspek perlu diaudit. baik terkait manajemen keuangan, manajemen organisasi dan manajemen usahanya.
Audit ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Jangan sampai pemerintah tercoreng oleh pengelolaan Perumda yang amburadul,” tegasnya seraya mendesak pemerintah untuk mendatangkan auditor eksternal untuk melakukan audit secara menyeluruh.
Senada diungkapkan oleh Antonius Aron, anggota DPRD dari Fraksi PAN lainnya. Ia mendesak pemerintah untuk melakukan audit total terhadap manajemen pengelolaan Perumda Bidadari.
Anton menyoroti ketidak profesionalnya pengelolaan Perumda Bidadari. Dia mengatakan, sejak terbentuknya Perumda Bidadari, Perumda belum menujukkan adanya capaian prestasi berupa profit atau keuntungan sebagai penyumbang PAD. Padahal, perusahaan tersebut telah mendapat suntikan dana sebagai penyertaan modal dari APBD Manggarai Barat kurang lebih 5 miliar rupiah.
“ Sangat penting dan mutlak bagi Perumda untuk dievaluasi dan diaudit oleh auditor independen guna memastikan perusahaan ini sehat atau sedang tidak baik-baik saja,” tandas Anton. [red/fgc]
