NUSANTARA

Pemerintah Lembata Bentuk Badan Tata Niaga, Akomodir Komoditi Masyarakat Pedesaan

FLORES GENUINE – Pemerintah Kabupaten Lembata di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang baru berencana membentuk badan tata niaga guna mengakomodir semua potensi komoditi masyarakat Lembata.

Wakil Bupati Lembata terpilih, Mohamad Nasir  mengatakan ini dalam rapat persiapan penyusunan rancangan awal RPJMD Kabupaten Lembata 2025-2029, Selasa (21/1/2025). Pembentukan BTN ini bertujuan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah pedesaan.

BTN juga bertugas menyampaikan informasi harga komoditi masyarakat serta akan terlibat langsung dalam perdagangan komoditas unggulan Lembata seperti kemiri, jambu mente, kelapa dan komoditi lainnya. Badan ini akan bekerjasama dengan semua Bumdes untuk menghimpun semua hasil komoditi di desa-desa.

“ Kalau kita bicara soal hilirisasi komiditi dari 144 desa ini, kita kumpul komoditinya dan kita lempar ke tempat-tempat komoditi. Itu suatu hal yang penting,” ujarnya.

BACA JUGA:  Bupati Endi Resmikan MAL Pelayanan Publik Manggarai Barat

Dia mengatakan bahwa upaya menghidupkan geliat ekonomi di desa-desa sudah berlaku sejak tahun 2014 dengan adanya program dana desa. Namun sejauh ini belum ada kebijakan pemerintah daerah yang mampu menghidupkan ekonomi masyarakat di pedesaan terutama di sektor perdagangan komoditi.

Menurut dia, ini diambil bukan dimaksudkan untuk membangun ‘perang bisnis’ dengan pengusaha besar melainkan untuk mengimbangi monopoli pasar oleh sejumlah pengusaha besar di Lembata. Informasi  harga penting agar sebagai pembanding.

“ Sejumlah pengusaha besar di Lembata. Mereka itu selama ini dibesarkan oleh orang-orang di desa. Kita juga melihat angka ketergantungan kita pada pengusaha ini juga cukup tinggi,” tandas dia.

Kehadiran BTN juga akan membuka peluang bagi Bumdes untuk menjalankan usahanya secara kolektif dan memberi stimulus tambahan bagi perekonomian desa melalui margin keuntungan dari perdagangan komoditas tersebut.

BACA JUGA:  Pemprop Tetapkan Upah Minimum Propinsi NTT

Tidak hanya itu, BTN dapat mengurangi ketergantungan dana desa terhadap barang manufaktur yang disiapkan oleh segelintir pengusaha besar di Lembata.

“ Hampir setengah bagian dari dana desa itu kan kita buang kepada pengusaha besar yang ada di kabupaten. Hitungan semua akan lari ke situ,” ujarnya.

Untuk mewujudkan pembentukan BTN ini sebut Nasir diperlukan penguatan kapasitas terutama manajemen bisnis dan pengelolaan Bumdes menjadi syarat utama. Jika sudah maju maka semua potensi dapat dikelola secara bisnis sehingga berbanding lurus dengan sisi pendapatan. [kia/fgc]

 

 

 

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button