FLORESGENUINE.com- Calon Bupati (Cabup) Manggarai Barat (Mabar), Christo Mario Pranda mengatakan bahwa pemerintah daerah harus berpihak kepada masyarakat rentan. Keberpihakan pemerintah daerah mesti dioptimalkan terutama dalam upaya penyelesaian berbagai masalah di daerah ini.
“ Keberpihakan pemerintah daerah harus betul-betul dioptimalkan. Sebagai pemimpin daerah, pemerintah harus berpihak kepada masyarakat rentan,” ucap Mario dalam debat pertama yag digelar oleh KPUD Manggarai Barat di Aula AJ Hall, Labuan Bajo, Rabu (16/10/2024) lalu.
Mario berkomitmen untuk menyelesaikan masalah dengan membentuk satuan tugas percepatan penyelesaian berbagai persoalan yang ada di daerah ini. Dia mencontohkan, masalah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) yang tengah meresahkan masyarakat di empat desa di wilayah Kecamatan Komodo.
Selain persoalan HPL, masalah lain yakni isu relokasi terhadap masyarakat Pulau Komodo yang masih terus menghantui masyarakat di wilayah itu. Ia berjanji akan berpihak kepada masyarakat, jika Mario-Richard dipercaya untuk memimpin Manggarai Barat.
“ Keberpihakan pemerintah daerah akan kita betul-betul optimalkan. Sebagai pemimpin daerah, kami harus berpihak kepada masyarakat rentan,” tandasnya.
Sementara itu, Calon Wakil Bupati (Cawabup) Richard Sontani mengatakan, Paslon Mario-Richrad sudah miliki strategi untuk menyelesaikan masalah agraria di wilayah ini. Richard mengatakan bahwa paket Mario-Richard akan merumuskan strategi penyelesaian masalah agraria berupa buku putih .
Buku putih itu akan memuat rumusan starategi penyelesaian konflik-konflik tanah di daerah ini. Dia menyebut, pihaknya akan mengakomodasi institusi-intitusi adat seperti institusi masyarakat adat yang ada di wilayah ini untuk bersama-sama bermusyawarah dan merumuskan solusi penyelesaiannya.
“ Dokumen ini sebagai bagian dari keputusan atau peraturan daerah yang nantinya sama-sama dijadikan rujukan manakala terjadi konflik-konflik pertanahan yang sama dikemudian hari. Ini yang kita akan lakukan,” ujarnya.
Untuk itu, Mario-Richard akan membangun kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia untuk melakukan kajian terhadap berbagai konflik agraria di wilayah ini dan menemukan solusi-solusi untuk menanggulangi masalah agraria ini.
Debat perdana tersebut menghadirkan sejumlah panelis dari beberapa universitas terkemuka seperti Bill Nope dari Akademisi Fakultas Hukum Universitas Cendana, Andi Irfan, Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Kupang dan Yonathan Hans Luter Lopo, Akademisi Fakultas Hukum Fisipol Universitas Cendana Kupang. [kis/fg]